Infosatu.cloud – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Kotabaru menggelar sosialisasi terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis lampara dasar yang dinilai merusak lingkungan laut. Kegiatan berlangsung pada Selasa (29/7/2025) di Aula Kantor Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Acara ini dihadiri oleh Kasat Polairud Polres Kotabaru AKP M. Zaini, Kepala Desa Hilir Muara Dr. Usman Pahero, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Kepala PPI Kotabaru, pengurus HNSI, anggota Satpolairud, serta puluhan nelayan dan insan pers.
Dalam paparannya, AKP M. Zaini menegaskan bahwa penggunaan alat tangkap lampara dasar dilarang karena dapat merusak biota laut dan menyebabkan konflik antar nelayan.
“Kami mengimbau kepada para nelayan agar berhenti menggunakan lampara dasar. Alat ini telah memicu banyak konflik antar nelayan dan jelas dilarang dalam Undang-Undang Perikanan,” tegas AKP Zaini.
Ia juga merujuk pada Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan terukur, serta UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 85, yang mengatur larangan penggunaan alat tangkap tertentu.
“Sosialisasi ini penting karena masih banyak nelayan yang belum memahami aturan dan dampak ekologis dari penggunaan alat tangkap yang merusak,” tambah Zaini.
Kepala Desa Hilir Muara, Dr. Usman Pahero, menyampaikan bahwa pihaknya sedang memfasilitasi proses perizinan alat tangkap nelayan yang saat ini masih diproses di tingkat pusat.
“Kami berharap ada kebijaksanaan dari pusat bagi para nelayan yang masih dalam masa transisi alat tangkap. Gesekan antar nelayan akibat perbedaan alat tangkap juga masih terjadi,” ujar Usman.
Sementara itu, perwakilan PSDKP Kalsel, Aang Kunaefivi, menjelaskan bahwa lampara dasar terbukti merusak ekosistem laut, terutama karena menangkap ikan-ikan kecil yang seharusnya dilestarikan.
