Infosatu.cloud, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat penyusunan strategi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Rabu (3/9/2025) di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan. Pertemuan ini membahas langkah transformasi pengelolaan isu publik berbasis media sosial di Kotabaru.
Staf Ahli Bupati Kotabaru, Zaenal Arifin, menegaskan perlunya tata kelola media sosial pemerintah yang terstruktur. Menurutnya, admin media sosial perlu dipersiapkan secara matang, baik dari sisi penunjukan pengelola maupun perumusan strategi komunikasi di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.
“Media sosial harus menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu dibutuhkan kebijakan dan pedoman yang jelas agar informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Staf Ahli Bupati lainnya, Johanuddin, menambahkan bahwa publikasi informasi pemerintah sebaiknya dikelola tim khusus agar lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menekankan pentingnya regulasi. Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan media cetak atau elektronik, media sosial bersifat bebas sehingga rawan informasi liar.
“Dengan regulasi, admin resmi akan terlindungi. Mereka tidak bisa serta-merta disalahkan bila terjadi kesalahan teknis,” katanya.
Perwakilan Dinas Kesehatan juga menilai setiap SKPD perlu memiliki penanggung jawab khusus untuk merespons isu publik di media sosial. Hal ini agar penyampaian informasi tetap satu suara dan terkoordinasi dengan pimpinan dinas.
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, staf ahli bupati, asisten setda, BKPSDM, serta seluruh tim efektif. Hasilnya diharapkan menjadi pedoman resmi Pemkab Kotabaru dalam merespons isu publik sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial.
