Infosatu.cloud — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu diminta untuk lebih efisien dan transparan dalam menggunakan anggaran daerah. Pelaksanaan kegiatan Coaching and Mentoring Penyusunan TPP Berbasis Kinerja yang digelar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada 9 November 2025, menuai kritik dan pertanyaan publik.
Padahal, masyarakat berharap Tanah Bumbu memiliki aparatur sipil negara (ASN) yang disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Namun, pemilihan lokasi kegiatan di luar daerah dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tersebut diketahui berlangsung di kampus IPDN Makassar. Sejumlah warga menilai, pelaksanaan di luar wilayah Tanah Bumbu menimbulkan pertanyaan soal efisiensi biaya dan relevansi lokasi.
“Kalau tujuannya untuk meningkatkan kapasitas ASN tentu bagus. Tapi akan lebih baik bila dilaksanakan di Tanah Bumbu agar lebih hemat dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (9/11/2025).
Dari informasi yang dihimpun, sebagian besar peserta kegiatan merupakan staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Publik berharap kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja ASN, bukan sekadar menjadi beban anggaran daerah.
Sejumlah analisis publik pun muncul terkait pelaksanaan kegiatan ini:
1. Dari sisi regulasi, memang tidak ada larangan mutlak bagi instansi pemerintah daerah mengadakan kegiatan di luar wilayahnya. Namun, sesuai prinsip efisiensi belanja perjalanan dinas sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, kegiatan sebaiknya dilaksanakan di lokasi paling efisien — di daerah sendiri atau provinsi terdekat — kecuali jika alasan lokasi berkaitan langsung dengan substansi pelatihan.
2. Dari sisi relevansi, IPDN Makassar memang lembaga pendidikan pemerintahan di bawah Kemendagri. Namun jika kegiatan tersebut hanya berkaitan dengan TPP berbasis kinerja ASN dan bukan pelatihan teknis kelembagaan, maka keterkaitan dengan IPDN dinilai lemah. Diperlukan alasan akademis atau kemitraan resmi yang kuat agar pemilihan lokasi tersebut dianggap wajar.
3. Dari sisi efisiensi anggaran, jika peserta yang hadir sebagian besar hanya staf SKPD, maka biaya perjalanan, penginapan, dan konsumsi di luar daerah dapat dinilai tidak efisien — terutama di tengah kebijakan nasional yang menekankan prinsip value for money dalam kegiatan ASN.
4. Dari sisi persepsi publik, tanpa penjelasan yang transparan, masyarakat mudah menilai kegiatan semacam ini sebagai bentuk pemborosan atau bahkan modus perjalanan dinas tanpa hasil yang sepadan — yang dalam pandangan sebagian warga bisa disebut sebagai “korupsi gaya baru”.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait juga belum mendapatkan tanggapan.
Publik pun masih menunggu kejelasan mengenai alasan pemilihan lokasi di Gowa dan hasil nyata dari pelatihan tersebut bagi kemajuan Tanah Bumbu.
Sumber : (Ali Mansur / dettiknews.com)
