Infosatu.cloud, Kotabaru – Ketua Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Kotabaru, M. Subhan, menilai penilaian pengamat sosial Noor Ipansyah terkait rendahnya serapan anggaran Pemkab Kotabaru yang baru mencapai 34 persen masih terlalu dini dan tidak proporsional.
Menurutnya, capaian serapan di pertengahan tahun belum bisa dijadikan indikator tunggal kinerja pemerintah daerah. Hal itu karena program pembangunan memiliki tahapan panjang, mulai dari proses administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan.
“Pemerintah Daerah Kotabaru bekerja sesuai mekanisme. Yang penting bukan cepat atau lambatnya penyerapan, tetapi bagaimana program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Subhan, Jumat (26/9/2025).
Ia menambahkan, berdasarkan tata kelola keuangan daerah, percepatan serapan anggaran biasanya terjadi di semester kedua setelah proses lelang dan pengadaan selesai. Karena itu, ia meminta masyarakat menilai kinerja pemerintah secara utuh, bukan hanya
