Infosatu.cloud – Rapat gabungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu digelar rapat gabungan tentang peternak ayam potong untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terkait permasalahan yang dihadapi dalam usaha ternak ayam, Senin (6/1/25).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, dan dihadiri oleh peternak dari berbagai kecamatan serta perwakilan instansi terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, serta perbankan.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya mengatakan, pentingnya mitra ternak untuk tidak hanya bergantung pada pasar lokal Tanah Bumbu. “Mitra ini harus punya pangsa pasar yang lebih luas, jangan hanya terpaku pada pasar di Tanah Bumbu,” kata Andi Erwin. Ia juga berharap agar kerja sama antar peternak dan mitra ternak dapat terus ditingkatkan agar lebih bermanfaat bagi para peternak lokal.
“Mitra saat akan mendirikan kandang. Ini penting agar ada kejelasan hak dan kewajiban antara peternak dan mitra,” ujar Andi Erwin. Ia menekankan bahwa pengaturan ini sangat penting untuk menghindari ketimpangan dan memastikan kemitraan yang lebih adil bagi peternak lokal.
Kata Erwin,”DPRD Tanah Bumbu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para peternak. “Kami akan memastikan bahwa masalah ini mendapat perhatian serius dan pemerintah akan terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peternak.
Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu Andrianto Wicaksono mengatakan ada dua jenis izin yang penting bagi peternak. “Di tempat kami ada dua izin, yakni Izin Kawasan Peternakan dan NIB (Nomor Induk Berusaha), yang biasanya diperlukan untuk skala UMKM. Ini terkait dengan bantuan yang bisa didapatkan, karena jika ingin mendapatkan bantuan, peternak harus memiliki NIB.
Peternak ayam potong Sarmidin menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah memberikan keberpihakan kepada para peternak lokal.
“Kami benar-benar bermohon agar ada bantuan dari pemerintah. Seperti yang diberikan kepada sektor perikanan dan pertanian, kami juga berharap ada peraturan yang mengatur jumlah populasi peternak dan stabilitas harga ayam.
Kata Sarmidin, “Kami berharal kepada pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengatur populasi peternak ayam dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan usaha mereka, ” tutupnya. (red)