Infosatu.cloud, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) akan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara mencegah adanya beras oplosan di pasar.
Zulhas menilai pasokan beras SPHP di pasar kerap kali dioplos lalu dijual dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
Agar masyarakat mendapatkan harga beras terjangkau, penyaluran SPHP nantinya tidak hanya di pasar tradisional
, tapi juga melalui Kopdeskel Merah Putih. Zulhas memastikan Kopdeskel Merah Putih juga turut andil apabila pemerintah melakukan operasi pasar.
“Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” terang Zulhas.
“Semua kita lakukan dengan cara business pure, bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman. Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya. Untuk apa? (supaya) pemerintah akhirnya punya kaki,” tambah Zulhas.
Untuk diketahui, penyaluran program SPHP beras telah dibuka kembali oleh pemerintah. Mulai Juni ini hingga Desember, total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Target 1,5 juta ton tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024 lalu.
Adapun realisasi SPHP beras di 2025 sendiri telah berada di angka 181,1 ribu ton. Dengan begitu, maksimal sekitar 1,318 juta ton lagi SPHP beras dapat disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ini. Akan tetapi, daerah sasarannya akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan keputusan itu juga telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 12 Juni lalu.
“Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” tutupnya. (red)
