Infosatu.cloud, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyampaikan jawaban resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Jumat (1/8/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, serta dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, pejabat vertikal, Staf Ahli dan Asisten Bupati, jajaran Kepala SKPD, Kepala Kantor Kementerian Agama, pimpinan perusahaan dan perbankan, serta undangan lainnya.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Yulian Herawati, menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas berbagai pandangan, masukan, serta saran konstruktif dari seluruh fraksi DPRD.
“Pada kesempatan ini pula, dapat kami sampaikan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Hal ini sesuai dengan tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan,” ucap Yulian.
Adapun sejumlah poin penting yang menjadi sorotan dalam jawaban Bupati antara lain:
Peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan guna mencegah kebocoran pendapatan.
Belanja Tak Terduga dimasukkan sebagai bentuk perencanaan anggaran yang hati-hati (prudential budgeting), sebagai instrumen manajemen risiko fiskal agar daerah tetap responsif terhadap keadaan darurat tanpa mengabaikan disiplin anggaran.
Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) telah diaudit oleh BPK dan diarahkan sebagai bagian dari penguatan fiskal tanpa mengganggu program strategis tahun anggaran berikutnya.
Program-program dalam RAPBD-P 2025 dipastikan selaras dengan prioritas pembangunan sebagaimana arah kebijakan dalam Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Komitmen terhadap anggaran pro rakyat ditegaskan dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Pemkab Tanah Bumbu menegaskan bahwa penyusunan RAPBD-P 2025 mengacu pada RKPD Perubahan 2025 yang telah disusun berdasarkan evaluasi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, serta sinergi program prioritas nasional, provinsi, dan daerah.
“Semoga dengan upaya, kerja keras, serta sinergisitas yang terus kita bangun, kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu,” tutupnya.
