InfoSatu.cloud – Kotabaru. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik PRIMA”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di Meeting Room lantai 5 Hotel Grand Surya Kotabaru.
FKP digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang transparan, akuntabel, inklusif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Forum ini dihadiri beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga insan media.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kotabaru H. Eka Saprudin, AP., M.AP., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Minggu Basuki, M.Ap., Kepala Inspektorat H. Ahmad Fitriadi F., S.H., M.Hum., CGRE., CGCAE., serta Kepala Disdukcapil H. Said Rizani Fahrani, S.Sos., M.Ap. Selain itu, sejumlah perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, perguruan tinggi, kecamatan, LSM, MUI Kotabaru, pengurus Kelenteng dan Wihara, Pendeta GPIB, serta media turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
Dalam sambutan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos. yang dibacakan Sekda, disampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil menggelar forum dialog tersebut. Ia menegaskan bahwa FKP merupakan ruang strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Setiap pendapat yang disampaikan merupakan cermin harapan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Semua masukan akan ditelaah dan dibahas secara tuntas agar dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Sekda Eka Saprudin.
Sekda juga menekankan bahwa masukan masyarakat—baik disampaikan langsung dalam forum maupun melalui media sosial harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam wawancaranya, Sekda kembali menegaskan pentingnya kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan.
Asisten I Drs. H. Minggu Basuki, M.Ap., menambahkan bahwa pelaksanaan FKP merupakan bagian dari pemenuhan standar pelayanan publik. Forum ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan layanan.
Ke depannya, Disdukcapil berencana melakukan perjanjian kerja sama dengan para bidan untuk memfasilitasi masyarakat agar kepemilikan akta kelahiran meningkat. Komitmen lain yang disampaikan adalah mengenai ketersediaan blangko KTP-el, yang rutin disosialisasikan secara offline maupun online.
Sari Budiyarti juga menyampaikan harapan bahwa dengan adanya FKP ini, kualitas pelayanan di Dinas Disdukcapil akan meningkat, karena forum ini menjadi wadah bagi masyarakat eksternal untuk menyampaikan kritik dan saran konstruktif. (Aida).
