Infosatu.cloud, Jakarta – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melakukan audiensi resmi dengan Menteri Keuangan RI, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Cakti Kemenkeu, Jumat (21/11).
Pertemuan tersebut membahas tiga isu utama yang selama ini membebani dosen ASN sekaligus memperburuk tata kelola pendidikan tinggi nasional.
Perwakilan ADAKSI dari Kalimantan Selatan, Nova Abriano, S.E., M.M., dosen DPK Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), mengungkapkan harapan agar pemerintah segera memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen.
“Kami berharap tunjangan kinerja segera dibayarkan sebagai bentuk penghargaan bagi profesi kami sebagai dosen,” ujar Nova.
Audiensi ini dihadiri sepuluh perwakilan ADAKSI: Dr. Fatimah, M.Si.; Anggun Gunawan, S.Fil., M.A.; Ir. Eliyah A. M. Sampetoding, M.Kom.; Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, MSc.; Nur Rahmansyah, S.Kom., M.Kom.; Mitra Yadiannur, M.Pd.; Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.; Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si.; dan Prihartini Ade Mayvita, S.E., M.M.
Tiga Isu Utama yang Disampaikan ADAKSI
1. Utang Tukin Dosen 2020–2024
ADAKSI menegaskan bahwa Tukin dosen memiliki dasar hukum yang jelas, namun tidak dibayarkan selama lima tahun berturut-turut. Kondisi ini menimbulkan government liability yang harus segera dituntaskan negara.
2. Problem Keuangan PTN BLU dan BH
Model klasterisasi PTN dinilai menciptakan ketimpangan remunerasi, beban mengajar berlebihan (bahkan hingga 60 SKS), serta praktik penerimaan mahasiswa secara massif demi mengejar pendapatan. Situasi ini dianggap merusak kualitas pendidikan dan memperberat beban dosen.
3. Stagnansi Tunjangan Fungsional 18 Tahun
Tunjangan fungsional dosen tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2007, menjadikannya stagnan hampir dua dekade, meski profesi ASN lain telah menerima penyesuaian berkala.
Menkeu Purbaya memberikan jawaban komprehensif atas seluruh isu yang disampaikan ADAKSI, antara lain:
- Kemenkeu bersedia membayarkan rapelan Tukin 2020–2024, namun menunggu permohonan resmi dari Kemendiktisaintek selaku instansi pembina dosen.
- Meminta data lengkap penghasilan dosen di seluruh PTN sebagai dasar penyusunan reformasi remunerasi nasional.
- Mendorong kajian ulang sistem Satker–BLU–BH yang dinilai menimbulkan distorsi dan ketimpangan antar-PTN.
- Menyoroti mandatory spending 20% pendidikan yang dinilai belum optimal penggunaannya untuk sektor pendidikan.
- Mengakui stagnansi tunjangan fungsional sebagai persoalan serius yang harus masuk evaluasi struktur kompensasi ASN.
- Menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah benteng terakhir daya saing bangsa, sehingga negara wajib hadir memastikan keterjangkauan dan kesejahteraan dosen.
ADAKSI menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Menkeu. Mereka menilai pertemuan ini sebagai momentum penting dalam memperjuangkan hak dosen ASN, memperbaiki tata kelola keuangan PTN, dan memperkuat peran negara dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas, adil, dan terjangkau.
ADAKSI akan terus mengawal tindak lanjut audiensi, termasuk mendorong Kemendiktisaintek untuk segera mengajukan permohonan pembayaran Tukin 2020–2024, serta memastikan reformasi kompensasi dosen ASN berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan. (red)
